Jakarta (MAWARTA) – Konsistensi Ketua Komite II DPD RI, Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani akhirnya mendapat pengakuan tertinggi negara.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya kepada Badikenita dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan kepemimpinan Badikenita dalam menginisiasi program regenerasi petani dan pencetakan Petani Kreatif, yang dinilai menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pilih Dampingi Rakyat di Tengah Bencana
Momentum penganugerahan ini justru menjadi cerminan gaya kepemimpinan Badikenita. Alih-alih hadir secara fisik di panggung seremoni kenegaraan, ia memilih tetap berada di tengah konstituennya untuk melakukan pengawasan langsung penanganan bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara.
Badikenita mengikuti seluruh rangkaian acara secara daring dari lokasi bencana, memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para petani yang terdampak banjir.
Kepala Bagian Sekretariat Komite II DPD RI, Azmaryady, membenarkan kondisi tersebut.
“Undangan baru masuk Selasa (6/1) saat posisi Ibu Ketua berada di Langkat. Tiket ke Jakarta habis total karena arus balik, sehingga kehadiran fisik terpaksa diwakilkan,” jelas Azmaryady.
Diwakili Pimpinan PPUU DPD RI
Menyikapi situasi tersebut, Badikenita menunjuk Grall Taliawo, selaku Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI sekaligus Anggota Komite II, untuk mewakili penerimaan penghargaan secara fisik di lokasi acara.
“Penghargaan Satya Lencana Wira Karya ini adalah amanah. Fisik boleh tidak di lokasi acara, tetapi hati dan kerja nyata saya hari ini ada bersama para petani yang kebanjiran. Pengawasan penanganan banjir di Sumatera Utara adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditinggalkan,” tegas Badikenita dari lokasi bencana.
Target Legislasi Pro-Petani Tahun 2026
Momentum penghargaan nasional ini juga dimanfaatkan Badikenita untuk menegaskan arah kepemimpinannya di Komite II DPD RI. Ia menekankan pentingnya penguatan perlindungan petani melalui regulasi yang konkret dan berpihak.
“Fokus kepemimpinan saya di Komite II tahun 2026 jelas, yakni menuntaskan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kita harus menghadirkan skema asuransi yang nyata bagi petani yang gagal panen akibat bencana alam seperti yang saya saksikan hari ini,” pungkasnya. (*)
