NUSANTARA

Aliansi Pemuda Silampari Bersatu Gelar Unjuk Rasa di Depan KPU Musi Rawas, Sampaikan Sejumlah Tuntutan

×

Aliansi Pemuda Silampari Bersatu Gelar Unjuk Rasa di Depan KPU Musi Rawas, Sampaikan Sejumlah Tuntutan

Sebarkan artikel ini

MAWARTANEWS.com, MUSI RAWAS |

Aliansi Pemuda Silampari Bersatu mengadakan unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas, Kamis (27/6).

Mereka membawa spanduk-spanduk yang mencerminkan tuntutan mereka dan menyuarakan kritik terhadap kinerja KPU setempat.

Koordinator aksi, Alam Budi Kesuma, menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi perhatian utama para pendemo:

1. mempertanyakan adanya perubahan pengumuman hasil seleksi PPS dengan nomor surat yang berbeda.

2. mempertanyakan kebenaran adanya dugaan “Mahar” dalam seleksi PPS Kabupaten Musi Rawas.

3. Bagaimana mekanisme penentuan anggota PPS terpilih, apakah berdasarkan CAT dan wawancara atau berdasarkan suka atau tidak suka.

4. Bagaimana proses lelang kegiatan launching pilkada tahun 2024

BACA JUGA:  Kegiatan Monev Penerapan Manajemen Risiko Di Rutan Kelas I Medan Kanwil Kemenkumham Sumut Berakhir

5. Berapa anggaran launching pilkada tahun 2024

6. Bagaimana proses penunjukan Event Organizer (EO) pada kegiatan launching pilkada tahun 2024.

7. Meminta Ketua KPU klarifikasi secara terbuka terkait postingan ucapan Bacalon Bupati Musi Rawas Ratna Machmud di akun resmi Instagram KPU Musi Rawas.

Yogi Juli Saputra, salah satu Komisioner dari Divisi SDM & Parmas, yang menerima para demonstran, menegaskan bahwa proses rekrutmen PPS telah dilaksanakan berdasarkan hasil CAT dan wawancara, tanpa adanya unsur subjektivitas atau praktik “Mahar.”

Dia juga menjelaskan bahwa anggaran untuk launching Pilkada 2024 menggunakan sistem E-Katalog, dan penentuan penyelenggara didasarkan pada penawaran dan kesiapan, dengan EO Lentera Adigana dipilih karena kompetensinya serta sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku.

BACA JUGA:  Kisah Penyitaan Aset Penunggak Pajak: Langkah Tegas Kanwil DJP Sumut I

Sekretaris KPU, Nailul Azmi, juga menyampaikan permohonan maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan staf media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan di masyarakat.

KPU meminta waktu 7 hari untuk memenuhi permintaan dokumen kontrak pelaksanaan launching Pilkada 2024 yang diajukan oleh para demonstran.

Aliansi Pemuda Silampari Bersatu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar semua tuntutan mereka dipenuhi secara transparan dan menyeluruh oleh KPU Kabupaten Musi Rawas. (cr15)