Jakarta – Alatan Indonesia menggelar webinar bertema “Strategi Peluang Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sertifikasi TKDN” pada Rabu, 7 Mei 2025.
Acara ini menghadirkan pembicara Harmada Sibuea, ahli di bidang kebijakan publik dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam pemaparannya, Harmada menjelaskan bahwa pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran hingga Rp1.200 triliun untuk pengadaan barang dan jasa, bahkan bisa meningkat sampai Rp1.500 triliun.
Menurutnya, ini adalah peluang besar bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk ikut serta dalam proyek pemerintah jika memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Ini peluang besar untuk pelaku usaha lokal. Dengan TKDN, produk dalam negeri bisa masuk ke pengadaan pemerintah,” kata Harmada.
Ia juga menyoroti pentingnya memahami aturan baru terkait TKDN. Saat ini, pengadaan barang dan jasa tidak hanya berlaku di tingkat kementerian atau lembaga besar, tetapi juga sampai ke instansi desa.
Sebagai konsultan dan pelatih berpengalaman, Harmada telah melatih ratusan badan usaha dan personel Polri dalam penerapan TKDN. Ia juga pernah menjadi ketua tim penyusun modul TKDN untuk Polri.
Webinar ini merupakan bagian dari upaya Alatan Indonesia dalam mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha nasional.
Sejak berdiri pada 2017, lembaga ini aktif mendampingi berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, LSM, hingga pelaku UMKM.
Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif yang menunjukkan tingginya antusiasme peserta terhadap pentingnya TKDN untuk mendukung produk lokal.
