SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
NUSANTARA

Ahmad Anugrah: Polri Milik Rakyat, Bukan Alat Kekuasaan

×

Ahmad Anugrah: Polri Milik Rakyat, Bukan Alat Kekuasaan

Sebarkan artikel ini

MEDAN — Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada Selasa, 1 Juli 2025, penggiat hukum muda Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Ahmad dikenal sebagai sosok yang vokal memperjuangkan keadilan dan reformasi hukum di Indonesia.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

“Selamat Hari Bhayangkara ke-79. Ini menjadi momen refleksi bersama bagi kita semua, khususnya Polri, untuk terus berbenah menjadi institusi yang Presisi—Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Semoga Polri semakin profesional, humanis, dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Ahmad dalam keterangannya di Medan.

Ahmad menilai peran Polri tidak hanya sebatas penegakan hukum secara formal, melainkan juga menciptakan rasa aman dan menjamin hak-hak sipil di tengah masyarakat yang kompleks dan plural.

BACA JUGA:  Tampil di Upacara HUT Bhayangkara ke-79 Polres Sergai, Inilah Sosok Iptu Anggiat Sidabutar

“Penegakan hukum yang tegas harus dibarengi dengan sikap humanis. Harapan kita, tidak ada lagi hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini tugas bersama—Polri, aparat penegak hukum lainnya, dan masyarakat sipil.”

Di tengah era digital yang serba cepat dan terbuka, tantangan Polri semakin besar. Ahmad menekankan pentingnya Polri untuk adaptif terhadap teknologi namun tetap menjunjung tinggi etika dan integritas dalam bertugas.

Ia juga mengapresiasi sejumlah langkah reformasi internal yang telah dilakukan Polri, mulai dari penguatan sistem pengawasan, pelayanan berbasis digital, hingga transparansi dalam penanganan kasus.

“Kami menghargai setiap langkah maju yang dilakukan Polri. Namun, harapan publik masih besar, terutama dalam kasus pelanggaran etik internal dan kriminalitas berdampak luas.”

BACA JUGA:  Bertemu Dengan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Potensial, Bobby Nasution Berharap WP Segera Bayarkan Pajaknya Untuk Percepatan Pembangunan Kota

Ahmad juga mengingatkan bahwa dukungan publik terhadap Polri harus dibangun di atas kepercayaan dan ruang keterbukaan.

“Kita butuh Polri yang kuat, tetapi tidak kebal kritik. Polri adalah milik rakyat, bukan alat kekuasaan. Karena itu, harus bekerja untuk rakyat dan tetap menjaga independensinya dari tekanan politik sesaat,” tegasnya.

Ahmad mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mendukung dan mengawal reformasi di tubuh Polri.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian, lembaga hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil dan transparan.

“Dirgahayu Bhayangkara ke-79. Teruslah menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Semoga Polri mampu menjawab tantangan zaman dengan semangat pengabdian tanpa henti, demi Indonesia yang aman, damai, dan berkeadilan,” tutup Ahmad. (Rahmat)