SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
NASIONAL

Agung Krisna Dilantik sebagai Anggota MPWN 2024-2027, Tegaskan Sinergi Notaris dan Pemerintah

×

Agung Krisna Dilantik sebagai Anggota MPWN 2024-2027, Tegaskan Sinergi Notaris dan Pemerintah

Sebarkan artikel ini

MAWARTANEWS.com, BALI |

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kanwil Kemenkumham Sumut), Agung Krisna, resmi dilantik menjadi anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2024-2027. Rabu, (18/09/2024).

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Kepada para anggota MPWN yang hadir dilantik pada hari ini, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, menyampaikan amanat penting terkait peran dan tanggung jawab notaris sebagai bagian dari pemerintah.

Terlebih sebagai bagian integral dari pemerintah, ia merasa notaris harus bekerja bersama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.

“Notaris merupakan bagian dari pemerintah dan oleh karenanya harus bekerja bersama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Cahyo.

BACA JUGA:  Bupati dan Wakil Bupati Kaur Dukung Penuh SKW se-Provinsi Bengkulu

Untuk itu, persepsi yang sama antara notaris dan pemerintah menjadi kunci penting di dalam menjaga sinergitas antara kedua belah pihak.

“Penyamaan persepsi antara notaris dan pemerintah menjadi kunci penting dalam menjaga sinergi yang baik,” ujarnya.

Cahyo menyampaikan bahwa sinergitas, kolaborasi, dan kekompakan antara notaris dan pemerintah ini harus dijaga bersama-sama demi kepentingan bangsa dan negara. Terlebih dengan tantangan global dan ambisi Indonesia untuk menjadi Tiger of Asia dan Powerful Nation in Asia.

“Notaris dan pemerintah harus bisa bersama-sama menjaga sinergitas, kolaborasi, dan kekompakan, sehingga ambisi Indonesia menjadi Tiger of Asia dan Powerful Nation in Asia dapat kita raih bersama,” jelasnya.

BACA JUGA:  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Berganti Pimpinan

Amanat ini juga menekankan pentingnya mengingatkan peran dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan swasta, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam mewujudkan tujuan pembangunan bangsa yang lebih baik. (Son)

Turut hadir pada kegiatan kali ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem. (*)