Bandung (MAWARTA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna mendapat berbagai penghargaan, seperti baru-baru ini yakni meraih nilai tertinggi se-Jawa Barat untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan nilai 3.360 (Level 3) dan Indeks Manajemen Resiko (MRI) dengan nilai 3.191 (Level 3).
Dan yang terakhir, Pemkab Bandung melalui 3 Operasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Puskesmas Rancaekek berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam penilaian zona integritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Namun sayangnya, dibalik semua prestasi yang telah diraih, Pemkab Bandung masih diduga belum bisa sepenuhnya terbuka kepada publik, terutama terkait pengelolaan anggaran yang berasal dari (uang rakyat).
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung diduga masih terkesan tertutup soal penggunaan anggaran publikasi media.
Pasalnya, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kabupaten Bandung, Sandi Apriatna, saat dikonfirmasi terkait berapa anggaran publikasi media pada tahun 2025 pada Senin (9/2/2026)?
Begitu juga ada berapa banyak media terjalin kerjasama (MoU) dengan Diskominfo Kabupaten Bandung pada tahun 2025? Dan yang terakhir, yakni soal berapa pengurangan anggaran publikasi media yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Bandung pada tahun 2025?
Namun hingga berita ini diturunkan, Kabid IKP Diskominfo Kabupaten Bandung ini masih diam alias bungkam.
Diduga, anak buah Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, Teguh Purwayadi ini sengaja bungkam terkait anggaran publikasi media.
