Medan (MAWARTA) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat (GUNTUR) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor LLDikti Wilayah I Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin (2/2/2026).
Aksi tersebut menyoroti dugaan konflik kepentingan dan transparansi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Massa membawa spanduk bertuliskan “Bongkar Mafia Pendidikan di LLDikti” dan “Copot Kepala LLDikti Wilayah I”.
Mereka menuding adanya persoalan etik terkait posisi keluarga pejabat LLDikti di yayasan pendidikan yang berada dalam lingkup pengawasan lembaga tersebut.
Koordinator aksi Fachturozy menyatakan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan merusak kepercayaan publik.
“LLDikti itu pengawas, bukan pemain. Kalau keluarga pejabat terlibat di yayasan yang diawasi, di mana batas etiknya?” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa menilai pengelolaan dana KIP Kuliah masih minim keterbukaan.
Koordinator lainnya, Haris Hasibuan, menyoroti tidak terbukanya data penerima, asal perguruan tinggi, serta mekanisme penetapan penerima bantuan.
Menurutnya, transparansi merupakan kewajiban lembaga publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksinya, GUNTUR menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
•Membuka data penerima KIP Kuliah secara transparan dan akuntabel.
•Menjelaskan alur penyaluran dana dari pemerintah hingga ke mahasiswa.
•Memperkuat pengawasan agar bantuan tepat sasaran.
•Menyediakan ruang pengaduan resmi bagi mahasiswa.
Pantauan awak media, pimpinan LLDikti Wilayah I tidak hadir menemui massa. Pejabat yang mewakili berjanji akan menyiapkan data yang diminta, namun mahasiswa menilai informasi yang diberikan belum sesuai dengan tuntutan.
Dari LLDikti, massa melanjutkan aksi ke Kejatisu. Kasipenkum Kejatisu, Rizaldi, menyampaikan bahwa laporan dugaan korupsi KIP Kuliah telah diterima dan saat ini sedang ditangani tim khusus.
“Kami pastikan Kejatisu berkomitmen mengusut tuntas. Tidak ada yang kebal hukum,” tegas Rizaldi.
Usai mendapat penjelasan tersebut, massa membubarkan diri dengan tertib, namun menyatakan akan kembali menggelar aksi jika tidak ada perkembangan berarti dalam penanganan kasus. (Sri)
