SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
NUSANTARA

Reses DPRD Medan, Warga Dapil I Keluhkan Banjir dan Infrastruktur Rusak

×

Reses DPRD Medan, Warga Dapil I Keluhkan Banjir dan Infrastruktur Rusak

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Medan Lily sampaikan laporan reses dalam rapat paripurna
Foto: Anggota DPRD Kota Medan Lily menyampaikan laporan hasil reses dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan. (Istimewa)

Medan (MAWARTA) – Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) I, Lily, memaparkan sejumlah aspirasi masyarakat yang masih didominasi persoalan infrastruktur, banjir, dan pelayanan publik.

Aspirasi tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (19/1/2026).

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Dalam laporannya, Lily menyebutkan warga meminta perbaikan drainase di Jalan Gaperta Ujung serta perbaikan Jalan Dwi Kora yang kondisinya dinilai sudah rusak dan mengganggu aktivitas masyarakat.

“Warga meminta perbaikan drainase di Jalan Gaperta Ujung dan perbaikan Jalan Dwi Kora yang kondisinya sudah rusak,” ujar Lily saat membacakan laporan reses.

Selain itu, warga di kawasan Cinta Damai, Helvetia, juga mengeluhkan kondisi drainase yang kerap meluap setiap kali hujan turun.

“Warga Cinta Damai meminta pengerukan drainase karena kawasan tersebut selalu banjir saat hujan,” katanya.

BACA JUGA:  Kodim 0208/Asahan Sukses Gelar TNI Prima Run dan Kejuaraan Burung Berkicau

Lampu Jalan Mati dan Sampah Jadi Perhatian

Tak hanya persoalan banjir, Lily mengungkapkan masyarakat juga mengeluhkan lumpur sisa banjir yang belum dibersihkan serta banyaknya lampu penerangan jalan umum (PJU) yang mati total.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat lingkungan menjadi rawan tindak kriminal, terutama pada malam hari.

“Masyarakat meminta agar lampu jalan segera diperbaiki karena lokasi tersebut rawan tindak kriminal. Selain itu, warga juga mengusulkan penyediaan bak sampah di lingkungan permukiman,” ungkapnya.

Pelayanan Sosial dan BPJS Dinilai Belum Optimal

Di sektor sosial, lanjut Lily, warga berharap adanya pendataan ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan lansia agar lebih tepat sasaran.

Masyarakat juga menginginkan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan, serta pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih berbelit.

“Warga meminta pelayanan BPJS Kesehatan lebih tegas dan tidak mempersulit masyarakat,” ujarnya.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Rajudin Sagala, serta dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, dan camat se-Kota Medan.

BACA JUGA:  Terseret Kasus Korupsi Rp 2,2 Miliar, Analis Kredit Bank Sumut Ditahan Kejati Sumut

Secara umum, hasil reses dari seluruh daerah pemilihan menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur, banjir, pelayanan publik, dan bantuan sosial masih menjadi keluhan utama warga Kota Medan.

DPRD Kota Medan pun mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan langkah konkret, termasuk normalisasi sungai-sungai, guna meminimalisir banjir yang kerap melanda permukiman warga, khususnya di wilayah Medan Utara. (TS)