TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, secara resmi membuka kegiatan Rembuk Stunting Kota Tanjungbalai Tahun 2025 yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (2/7/2025).
Acara ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan stunting menuju terwujudnya SDM berkualitas, Tanjungbalai EMAS, dan Generasi Emas 2045.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda atau perwakilannya, Staf Ahli TP-PKK Ny. Desi Fadly Abdina, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala puskesmas, serta kader Posyandu se-Kota Tanjungbalai.
Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Tanjungbalai. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting turun dari 5,7% pada 2023 menjadi 5,6% pada 2024.
Sementara itu, data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada Desember 2024 menunjukkan prevalensi sebesar 1,91%, berdasarkan input data dari 6.930 balita yang hadir di Posyandu.
“Penurunan ini merupakan hasil nyata dari kerja bersama seluruh pihak, namun kita tidak boleh lengah,” ujar Mahyaruddin.
Ia memaparkan, terdapat 3.487 keluarga berisiko stunting yang tersebar di enam kecamatan, dengan rincian:
- Tanjungbalai Selatan: 231 keluarga
- Tanjungbalai Utara: 290 keluarga
- Sei Tualang Raso: 588 keluarga
- Teluk Nibung: 744 keluarga
- Datuk Bandar: 923 keluarga
- Datuk Bandar Timur: 711 keluarga
Selain itu, data dari seluruh puskesmas per Desember 2024 menunjukkan masih terdapat 109 balita kurang gizi, 133 balita stunting, dan 31 balita gizi buruk.
“Faktor utama penyebab stunting antara lain adalah kemiskinan, pendidikan rendah, sanitasi lingkungan yang buruk, dan air minum yang tidak layak. Ini adalah tantangan serius yang perlu kita tangani secara strategis,” tegasnya.
Wali Kota juga memaparkan berbagai langkah hukum dan regulasi yang telah diterbitkan Pemkot Tanjungbalai sejak 2021, antara lain:
- Penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting (23 Agustus 2021).
- Perwali No. 11 Tahun 2022 tentang peran kelurahan dalam intervensi stunting.
- SK Wali Kota tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting (2022).
- Perwali No. 2 Tahun 2023 tentang standar pelayanan prosedur perkawinan.
- SK Wali Kota tentang kelurahan prioritas percepatan penurunan stunting (2024).
Mahyaruddin menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD seperti Dinas Kesehatan (RSUD, 8 Puskesmas, 13 Pustu, 18 Poskeskel, 120 Posyandu), TP-PKK, dan TP Posyandu dalam menjalankan program ini secara terintegrasi.
“Kepada camat, lurah, dan kepala lingkungan, saya minta data riil jumlah penduduk sesuai domisili masing-masing. Jalin koordinasi yang intensif dengan Dinsos, Disdukcapil, dan Dinkes,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pemangku wilayah lebih aktif mengajak warganya ke Posyandu. “Tolong fasilitas Posyandu diperhatikan. Banyak warga enggan datang karena kondisi tempat yang kurang layak,” ujarnya.
Menutup arahannya, Wali Kota Mahyaruddin menegaskan target Tanjungbalai menjadi kota Zero New Stunting pada 2025. Ia berharap semua pihak terus bekerja keras agar angka stunting dapat ditekan secara signifikan setiap tahunnya.
“Penurunan angka stunting menjadi fondasi kita untuk mewujudkan Tanjungbalai EMAS: Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera, serta turut mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045,” pungkasnya. (Kurniawan)
