JAKARTA – Tata ruang dan pertanahan tak lagi sekadar urusan administrasi teknis. Ia kini menjadi elemen strategis dalam menjaga ketahanan dan keamanan nasional.
Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara dalam Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-220 Kolaboratif LEMHANNAS RI 2025 di Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.
“Tanah berperan besar dalam menjaga integritas wilayah, pemerataan pembangunan, hingga keadilan sosial. Bila tata ruang dirancang dengan adil dan berkelanjutan, maka kita sedang membangun pondasi kedaulatan bangsa,” ujar Ossy di hadapan para peserta yang hadir di Hotel AONE, Jakarta.
Dalam paparannya, Ossy menilai bahwa selama ini isu ketahanan nasional terlalu didominasi oleh pendekatan militeristik.
Padahal, kata dia, pertanahan dan tata ruang juga merupakan alat penting dalam strategi geopolitik dan pengendalian sumber daya nasional.
“Tata ruang bukan cuma soal rencana zonasi fisik. Ia juga alat kontrol sumber daya, instrumen pengaruh politik, dan bagian dari strategi pertahanan,” jelasnya.
Ossy juga menyoroti keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kerap dianggap hanya sebagai dokumen teknis birokrasi.
Padahal menurutnya, RTRW seharusnya dipahami sebagai dokumen geopolitik yang menentukan arah pengelolaan ruang demi mendukung kedaulatan bangsa.
Terkait dengan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, terutama di bidang ketahanan pangan, Ossy menyampaikan perlunya pengendalian terhadap konversi lahan pertanian.
Ia menegaskan, lahan sawah yang masih produktif tidak boleh sembarangan dialihfungsikan menjadi kawasan industri atau properti.
“Kita tidak bisa bicara soal ketahanan pangan jika lahan produktif terus dikonversi tanpa perencanaan bijak. Investasi penting, tapi jangan sampai mengorbankan masa depan pangan rakyat,” ujarnya.
Tak hanya soal pangan, tanah menurut Ossy juga memegang peranan penting dalam mendukung transisi energi hijau.
Ia menyebut, pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti PLTS, PLTB, dan bioenergi, butuh ruang dan kepastian hukum atas tanah.
“Kedaulatan energi tak akan tercapai jika kita tak menyediakan ruang bagi infrastruktur hijau. Tanah adalah titik awal dari seluruh strategi pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ossy juga menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan strategis seperti Lemhannas, untuk memperkuat pemahaman kolektif soal peran pertanahan dalam visi kebangsaan.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan plakat penghargaan dari panitia dan sesi foto bersama. Ossy hadir didampingi dua tenaga ahli, yakni Ajie Arifuddin dan Hendri Teja.
“Tanah adalah aset strategis bangsa. Bila kelola ruang kita kuat, maka fondasi kedaulatan akan kokoh,” pungkasnya. (Agung)
