Surabaya | Dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam operasi tambang ilegal kembali mencuat, kali ini di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Isu ini terungkap setelah terjadi pemasangan garis polisi (police line) di lokasi tambang yang diduga ilegal, menimbulkan kecurigaan adanya penyitaan terselubung.
Menurut sumber-sumber yang beredar, pemasangan garis polisi tersebut dilakukan di sebuah tambang pasir silica di Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek.
Tambang ini diduga milik seorang aparat penegak hukum (APH) berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dengan inisial SP. Informasi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat setempat.
“Sepengetahuan saya, police line itu kan untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), biasanya dalam rangka untuk dilakukan olah TKP,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Namun, ia menyatakan heran mengapa tambang tersebut tetap beroperasi meskipun sudah dipasangi garis polisi.
Lebih lanjut, narasumber tersebut mempertanyakan apakah pelaku di lokasi tambang tersebut berani memutus garis polisi tanpa persetujuan dari penyidik Polres Tuban.
Jika memang demikian, ia menekankan pentingnya pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini hingga terungkap siapa saja yang terlibat.
“Pemasangan garis polisi di lokasi-lokasi pertambangan yang diduga ilegal harus lebih diperhatikan dan dikontrol oleh aparat penegak hukum. Ini menjadi tanggung jawab penyidik untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambah warga tersebut, mengutip keprihatinan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polres Tuban terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini.
Publik berharap ada tindakan tegas dari kepolisian untuk mengusut dan menindak pelaku yang terbukti bersalah, sehingga keadilan dapat ditegakkan. (Irv/*)
