MAWARTANEWS.com, DAIRI |
Aksi protes simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di depan Kantor Bupati Dairi pada Selasa (6/2/2024) memunculkan ketegangan politik di Kabupaten Dairi.
Mereka menuntut mundurnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas kontroversi pencabutan Alat Peraga Kampanye (APK) yang viral di media sosial.
Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Dairi menyatakan akan menunggu rekomendasi tertulis dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Surung Charles Lamhot Bantjin, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, menegaskan bahwa semua tuntutan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
“Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, terus mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menjaga netralitas dan memberlakukan penertiban APK secara adil,” ujar Surung.
Sementara itu, dalam semangat menjaga demokrasi yang adil, Pemerintah Kabupaten Dairi menegaskan komitmennya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak.
Mereka meminta semua pihak untuk patuh pada hukum dan prosedur yang berlaku, demi terciptanya pesta demokrasi yang damai dan berintegritas. (Son)
