MAWARTANEWS.com, MEDAN |
Kompolnas RI mengadakan Lokakarya dan Sarasehan tentang kebebasan Pers, kebebasan berekspresi, dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis untuk anggota Polri di wilayah Polda Sumut di Hotel Cambridge, Medan, Selasa (10/10).
Dalam acara itu turut hadir Sekretaris Kompolnas RI Benny Mamoto, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, PJU Polda Sumut, Kapolrestabes Medan beserta sejumlah jurnalis.
Dalam sambutannya, Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, menyampaikan terima kasih kepada Kompolnas yang telah mengadakan acara Lokakarya dan Sarasehan tentang kebebasan Pers, kebebasan berekspresi, dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis di wilayah Sumatera Utara.
“Ini satu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk melayani dan mengayomi masyarakat serta bagaimana cara menangani dunia maya atau media, dimana media ini menjadi satu sisi yang tidak dapat dipisahkan,” katanya.
“Kita melihat bahwa ini terus dilakukan dengan kebebasan pers yang tidak bisa dipisahkan. Yang paling penting bahwa kesadaran konteks kita dalam melindungi tugas pers dalam jurnalis dan pemberitaan,” ujar mantan Asops Kapolri tersebut.
Agung menyebutkan, saat ini tahapan pemilu sudah dimulai dan Polda Sumut akan melaksanakan Operasi Mantap Brata Toba 2023-2024 yang digelar selama 222 hari terhitung mulai 19 Oktober 2023.
“Menghadapi tahapan pemilu yang sudah berlangsung ekskalasi politik mulai meningkat. Polda Sumut akan terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis dan kebebasan pers. Memproses pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan pelanggaran kebebasan pers,” sebutnya.
“Tentunya, Polda Sumut terus berkolaborasi dengan para insan pers dalam memberikan informasi publik yang baik dan positif kepada masyarakat,” terang Kapoldasu.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Kompolnas RI, Benny Mamoto, menerangkan kegiatan Lokakarya dan Sarasehan yang digelar sebagai langkah strategis mengingat dalam beberapa bulan ke depan, kita akan segera menyambut pergelaran politik elektoral yang akan diselenggarakan 2024 mendatang.
“Berkaca pada Pilgub 2012, Pilpres 2014, Pilgub 2017 dan mulai terlihat lagi tahun 2018 menjelang Pilpres 2019, jurnalisme selalu menghadapi masalah-masalahnya sendiri. Polarisasi yang terjadi di masyarakat dalam praktiknya berdampak pada kekerasan terhadap jurnalis dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya, maupun terhadap karya-karya jurnalistik itu sendiri,” terangnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri, Benny menuturkan Kompolnas mengapresiasi upaya Human Rights Working Group (HRWG) yang tergabung dalam Konsorsium Jurnalisme aman bersama Yayasan TIFA dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) bekerja untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.
Salah satunya dengan menyelenggarakan Lokakarya dan Sarasehan untuk mendorong anggota Polri untuk dapat lebih memahami penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dengan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Mari kita maksimalkan forum ini sebagai sarana pengembangan diri demi terwujudnya Indonesia yang demokratis dan Polri yang presisi,” pungkasnya.
