TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka membahas realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun 2024.
Pertemuan berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (21/4/2025).
Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyambut langsung rombongan yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina.
Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya peran DBH dan BKP sebagai elemen vital dalam menunjang pembangunan di daerah.
“Melalui dukungan dana dari pemerintah provinsi, kami dapat merealisasikan berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi,” ujar Mahyaruddin.
Ia juga menyampaikan harapan agar dukungan dana dari provinsi bisa terus ditingkatkan, khususnya pada sektor-sektor strategis yang berkontribusi terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pengalokasian yang tepat, kami yakin program-program unggulan dapat terlaksana secara optimal untuk mewujudkan Tanjungbalai EMAS—Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Banggar DPRD Sumut, Ebenezer Sitorus, yang juga merupakan anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Sumut V (Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batubara), menyampaikan apresiasinya atas sambutan yang hangat dari Pemko Tanjungbalai.
“Kami merasa sangat diterima dengan baik di sini. Apalagi hubungan kami dengan Pak Wali sudah terjalin sejak lama saat masih bersama di DPRD Sumut. Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara legislatif provinsi dan pemerintah kota dalam mendorong pembangunan yang lebih baik,” kata Ebenezer.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara anggota DPRD Sumut dan para kepala OPD dari lingkungan Pemko Tanjungbalai maupun Provinsi Sumatera Utara.
Diskusi berjalan dinamis, membahas berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan ke depan. (Kurniawan)
